MBD - Info Digital Akurat - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendukung penuh pembentukan Unit Siaga SAR MBD guna meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan Pencarian dan Pertolongan khususnya kecelakaan laut dan kondisi membahayakan jiwa manusia. 

Rencana strategis ini dimatangkan melalui kunjungan silahturahmi Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah, S.H., M.Si beserta Kepala Sub Bagian Umum, Karel Roni Ileng, S.E., M.Si ke Kabupaten Maluku Barat Daya dan diterima langsung oleh Bupati MBD Benyamin Th. Noach, S.T. Jumat, 30/10/2026.

‎Pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan koordinasi untuk membahas kelanjutan rencana pembentukan Unit Siaga SAR di Kabupaten MBD. Bupati bersama jajaran Pemerintah Daerah menyambut positif dan mendukung kehadiran Unit Siaga SAR sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah tahapan untuk merealisasikan terbentuknya Unit Siaga SAR baru di Kabupaten MBD seperti dukungan gedung dan juga lahan atau lokasi penempatan serta Sarana dan Prasarana yang nanti akan dilaporkan ke Pimti Basarnas sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung rencana tersebut. 

Arafah menambahkan, sebagai langkah awal, penempatan personel direncanakan berlangsung pada awal tahun 2027. Dengan kehadiran USS baru di Kabupaten MBD, setiap kejadian kecelakaan laut maupun kondisi membahayakan jiwa manusia dapat segera tertangani dengan cepat dan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Tentu saja kolaborasi erat antara Pemda, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya akan menjadi kunci utama dalam memperkokoh sinergi pelayanan SAR di Kabupaten Maluku Barat Daya. 

SBB - Info Digital Akurat - Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan fasilitas ibadah sekaligus memperkuat nilai keimanan dan kebersamaan, Kodim 1513/SBB memulai pembangunan Musholah Al Jamaah di lingkungan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1513/SBB, Dusun Loun, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.30 WIT tersebut diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Imam Dusun Loun dan diikuti seluruh anggota Makodim 1513/SBB. Suasana khidmat menyertai prosesi doa sebagai ungkapan harapan agar seluruh tahapan pembangunan musholah dapat berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai rencana.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1513/SBB Mayor Arm Ramli Angkotasan, Pasi Intel Kapten Inf Agung Prabowo, Pasi Ops Lettu Inf Syahwir, Pasi Pers Letda Czi Aris Mangguali, Pasi Log Letda Inf Syamsudin Palli, Imam Dusun Loun, serta sejumlah anggota Makodim 1513/SBB.

Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Musholah Al Jamaah. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kasdim 1513/SBB Mayor Arm Ramli Angkotasan yang mewakili Dandim 1513/SBB Letkol Arh Jaka Putra Dinda, kemudian dilanjutkan oleh Imam Dusun Loun.

Setelah prosesi tersebut, anggota Kodim 1513/SBB yang telah ditunjuk langsung melanjutkan pekerjaan pembangunan musholah sebagai tanda dimulainya tahapan pembangunan secara fisik.

Dalam kesempatan itu, Kasdim 1513/SBB Mayor Arm Ramli Angkotasan menyampaikan harapannya agar pembangunan Musholah Al Jamaah dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala hingga selesai tepat waktu.

Ia juga berharap, keberadaan musholah tersebut nantinya tidak hanya menjadi sarana ibadah bagi seluruh anggota Kodim 1513/SBB, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Makodim.

Pembangunan Musholah Al Jamaah ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara keluarga besar Kodim 1513/SBB dan masyarakat setempat.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, diharapkan Musholah Al Jamaah dapat segera berdiri dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya dalam mendukung pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di lingkungan Makodim 1513/SBB.

Ambon - Info Digital Akurat - Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membaca pergerakan harga, memantau ketersediaan bahan pokok, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan distribusi pangan.

Upaya tersebut diperkuat melalui pengenalan aplikasi SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik), sebuah sistem terintegrasi yang diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mendeteksi lebih awal gejolak harga dan potensi kelangkaan kebutuhan pokok di Kota Ambon.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, saat menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama stakeholder dan distributor, yang berlangsung di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Elly menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan angka statistik semata. Pemerintah membutuhkan sistem kerja yang mampu menghubungkan informasi harga, stok pangan, distribusi, hingga kondisi logistik agar setiap potensi persoalan dapat segera diantisipasi.

Menurutnya, Ambon sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, biaya transportasi, konektivitas antarpulau, serta perubahan cuaca dapat memengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas di pasar.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan langkah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat menjangkau harga kebutuhan pokok.

Elly mengungkapkan, berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), 3,29 persen secara tahun kalender (year-to-date), dan 4,76 persen secara tahunan (year-on-year).

Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat tekanan inflasi masih dipengaruhi kelompok transportasi dan sejumlah komoditas pangan.

"Angka ini tentu menjadi sinyal penting bagi kita semua agar tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga. Kita membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan berbasis data dari Pemerintah Kota Ambon bersama seluruh stakeholder terkait," tegas Elly.

Ia menekankan, setiap kebijakan pengendalian inflasi harus bermuara pada perlindungan daya beli masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Untuk itu, Elly meminta seluruh perangkat daerah memperkuat penerapan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diminta mengoptimalkan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Dinas Perikanan juga diminta meningkatkan pemantauan harga komoditas perikanan serta memperkuat koordinasi pengendalian harga dengan komoditas pangan lainnya, termasuk cabai.

Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didorong mengoptimalkan gerakan menanam dengan melibatkan kelompok tani lokal, khususnya untuk komoditas cabai dan bawang di Dusun Taeno serta wilayah Hutumuri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan Ambon terhadap pasokan dari daerah lain.

Persoalan kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting juga menjadi perhatian khusus. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, harga kedua komoditas tersebut telah mencapai kisaran Rp120.000 hingga Rp160.000 per kilogram.

Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipatif, terlebih adanya potensi dampak fenomena El Niño berkepanjangan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan stok, dan kelancaran distribusi pangan.

Elly pun meminta agar kerja sama antar daerah terus diperluas, terutama dengan wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Kerja sama tersebut perlu diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU, sehingga jaminan pasokan kebutuhan pokok ke Kota Ambon dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain pola Government to Government (G2G), pemerintah juga mendorong kemitraan Business to Business (B2B) dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha secara langsung.

Kepada para distributor, Elly mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Tantangan transportasi laut maupun kondisi cuaca tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelangkaan barang atau praktik spekulasi harga di pasaran.

Untuk memperlancar distribusi, Dinas Perhubungan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) diminta meningkatkan pengawasan arus bongkar muat barang kebutuhan pokok di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Kontainer yang membawa komoditas pangan esensial perlu mendapatkan perhatian dan prioritas agar proses bongkar muat berjalan lebih cepat serta tidak mengalami keterlambatan akibat tingginya dwelling time.

Di sisi lain, koordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia juga harus diperkuat untuk memantau perkembangan harga, khususnya komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak atau volatile foods.

Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut adalah pengembangan aplikasi SIKENDALI AMBON.

Aplikasi yang dikembangkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bersama TPID Kota Ambon ini dirancang untuk mengintegrasikan data pasokan, harga kebutuhan pokok, serta informasi logistik dari berbagai instansi dan stakeholder.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat, mulai dari perkembangan harga komoditas, ketersediaan stok, hingga potensi hambatan distribusi.

Kehadiran SIKENDALI AMBON juga diarahkan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini, sehingga pemerintah tidak harus menunggu terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga untuk mengambil tindakan.

Elly berharap aplikasi tersebut mampu mengubah pola kerja TPID dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan mengandalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Dengan hadirnya SIKENDALI AMBON, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan semata dalam membaca kondisi pasar. Data yang masuk akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kelangkaan barang, mendeteksi lonjakan harga, serta memberikan peringatan dini agar langkah intervensi dapat segera dilakukan secara tepat dan efektif," ungkapnya.

Untuk mendukung optimalisasi aplikasi, Elly juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan menjamin keamanan sistem informasi dan perlindungan data. Bank Indonesia Wilayah Maluku berperan sebagai mitra kebijakan dalam menganalisis perkembangan inflasi dan memetakan risiko logistik.

Perum BULOG Kanwil Maluku bertanggung jawab menyediakan informasi stok dan ketersediaan pangan, sedangkan Pelindo Regional 4 Ambon diharapkan menyuplai data lalu lintas bongkar muat serta pergerakan kontainer di Pelabuhan Yos Sudarso.

BPS Kota Ambon menjadi penyedia data statistik resmi sebagai dasar analisis, sementara Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon berperan memberikan informasi prakiraan cuaca, gelombang, serta arah dan kecepatan angin untuk mengantisipasi gangguan transportasi laut.

Tidak kalah penting, distributor diminta berkomitmen memperbarui data stok dan harga komoditas pangan secara berkala serta akurat. Seluruh anggota TPID juga diharapkan memanfaatkan dasbor SIKENDALI AMBON sebagai acuan bersama dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.

Menutup sambutannya, Elly berharap High Level Meeting tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi dan pertukaran informasi, tetapi mampu melahirkan keputusan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baginya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya dilihat dari terkendalinya angka statistik, melainkan dari terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.

"Mari kita jadikan SIKENDALI AMBON bukan sekadar aplikasi atau sistem informasi, tetapi sebagai instrumen bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, serta memastikan masyarakat Kota Ambon dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang mencukupi," ajaknya.

Melalui sinergi TPID, dukungan distributor, serta pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kota Ambon berharap pengendalian inflasi ke depan semakin efektif dan terukur.

Dengan demikian, setiap gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini, rantai pasok kebutuhan pokok semakin terjaga, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamika ekonomi daerah.

Ambon - Info Digital Akurat - Pemerintah Kota Ambon mulai mematangkan langkah strategis untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) periode 2026–2030. Dokumen ini diproyeksikan menjadi peta jalan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai program lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Uji Publik RPKD Kota Ambon periode 2026–2030 yang berlangsung di Amaris Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Drs. Alexander J. Hursepuny, M.T., yang hadir mewakili Wali Kota Ambon. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya tahapan uji publik dokumen perencanaan tersebut.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, ditegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara menyeluruh.

Kemiskinan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur dasar, serta berbagai kebutuhan penting lainnya.

Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang terencana, terukur, dan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon sendiri memiliki visi pembangunan untuk mewujudkan Ambon Manis yang tangguh, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, pembangunan yang maju tidak akan memiliki makna optimal apabila masih terdapat masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan belum memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Atas dasar itu, penyusunan RPKD 2026–2030 diarahkan bukan sekadar untuk menurunkan angka kemiskinan dalam statistik, melainkan membangun sistem penanganan yang mampu menyentuh akar persoalan dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Pemerintah Kota Ambon menetapkan empat strategi utama yang menjadi landasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial. Strategi ini diarahkan untuk membantu keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan usaha, serta perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong memiliki kemampuan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. Pemerataan akses terhadap fasilitas publik, konektivitas wilayah, serta pelayanan masyarakat menjadi bagian penting dalam membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas.

Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Investasi ini dipandang penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih baik dalam meraih masa depan.

Keempat strategi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program yang saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), penyusunan RPKD menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.

Dokumen tersebut nantinya juga menjadi pedoman bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Karena itu, tahapan uji publik dinilai penting untuk memastikan seluruh substansi dokumen telah mempertimbangkan kondisi masyarakat dan persoalan yang terjadi di lapangan.

Pemerintah mengharapkan seluruh peserta dapat memberikan masukan secara terbuka, mulai dari validitas data kemiskinan, ketepatan sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan program, hingga penyusunan rencana aksi daerah selama periode 2026–2030.

Ketepatan data menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab, kebijakan yang baik harus didukung informasi yang akurat agar bantuan, pemberdayaan, dan intervensi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan terpadu, efektif, serta tidak tumpang tindih.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup.

Penguatan jaring pengaman sosial dan evaluasi program juga menjadi bagian penting agar masyarakat yang telah berhasil keluar dari kondisi kemiskinan tidak kembali terpuruk akibat tekanan ekonomi maupun persoalan sosial lainnya.

Dalam sambutan tersebut, Wali Kota Ambon melalui perwakilannya mengingatkan bahwa RPKD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif yang selesai disusun, kemudian tersimpan tanpa implementasi yang jelas.

Sebaliknya, dokumen ini harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar digunakan dalam menentukan arah kebijakan, mengalokasikan program, serta mengukur keberhasilan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Oleh sebab itu, seluruh peserta uji publik diharapkan mengambil bagian aktif dengan menyampaikan kritik, gagasan, pengalaman, dan rekomendasi berdasarkan kondisi nyata yang mereka temukan di tengah masyarakat.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat komitmen bersama. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah.

Keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang disiapkan. Ukuran terpentingnya adalah seberapa jauh masyarakat dapat merasakan perubahan, memperoleh akses pelayanan yang lebih baik, memiliki kesempatan ekonomi, dan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Melalui penyusunan dan penyempurnaan RPKD Kota Ambon 2026–2030, Pemerintah Kota Ambon berharap lahir kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan keterlibatan seluruh elemen pembangunan, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Ambon diharapkan tidak hanya menghasilkan penurunan angka statistik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Jakarta - Info Digital Akurat - Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai penyambutan kepulangan prajurit Satuan Tugas (Satgas) BGC TNI Konga XXXIX-G MONUSCO TA 2025 setelah menyelesaikan misi pemeliharaan perdamaian dunia di Republik Demokratik Kongo. Penyambutan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., yang berlangsung di Lapangan Hijau Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Dalam amanatnya, Pangkormar menyampaikan ucapan selamat datang kembali ke Tanah Air sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan keberhasilan seluruh prajurit dalam menjalankan tugas pemeliharaan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui misi United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

Pangkormar menegaskan bahwa keberhasilan sebuah penugasan internasional tidak semata-mata diukur dari berakhirnya masa tugas, tetapi juga dari kemampuan setiap prajurit dalam menjaga kehormatan dan nama baik TNI serta bangsa Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui sikap profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mematuhi mandat PBB, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat maupun kontingen negara lain.

Lebih lanjut, Pangkormar menyampaikan bahwa penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental, profesionalisme, kemampuan teknis, serta kecakapan dalam beradaptasi dengan dinamika lingkungan operasi internasional.

Menurutnya, pengalaman dan berbagai tantangan yang dihadapi selama bertugas di Republik Demokratik Kongo merupakan pembelajaran berharga bagi setiap prajurit. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas individu, memperkuat kesiapan operasional, serta mendukung pembinaan dan pengembangan profesionalisme prajurit Korps Marinir.

Kepulangan Satgas BGC TNI Konga XXXIX-G MONUSCO ini sekaligus menjadi bukti kontribusi prajurit TNI dalam mendukung upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Dedikasi yang telah ditunjukkan selama menjalankan mandat internasional diharapkan semakin memperkuat kepercayaan dunia terhadap kemampuan prajurit TNI dalam mengemban berbagai tugas di tingkat nasional maupun internasional.

Ambon - Info Digital Akurat - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., menghadiri Forum Diskusi Pemanfaatan Sungai Wai Tomu yang digelar Kodam XV/Pattimura di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Ambon, Kamis (29/10/2026).

Forum tersebut membahas penataan kawasan Sungai Wai Tomu, termasuk rencana pembangunan lahan parkir dan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan memperhatikan aspek administrasi, teknis, keselamatan, serta kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, akademisi, instansi teknis, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers sebagai wadah bertukar pandangan serta menyamakan persepsi mengenai pemanfaatan kawasan tersebut.

Dalam pemaparannya, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa menjelaskan latar belakang, prosedur, dan perkembangan pembangunan lahan parkir serta sentra UMKM. Ia menyampaikan bahwa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan telah diterbitkan. 

Sementara itu, calon pelaku UMKM yang akan menempati kawasan tersebut direncanakan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.

Ia juga menjelaskan bahwa pendanaan proyek bersumber dari sumbangan masyarakat kepada Pangdam XV/Pattimura, bukan dari APBN maupun dana hibah pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Dr. Ir. Ruslan Malik memaparkan aspek teknis terkait kewenangan pengelolaan, kronologi korespondensi, serta hasil evaluasi terhadap sejumlah persoalan administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan komunikasi konstruktif antara Kodam XV/Pattimura dan Kementerian Pekerjaan Umum agar berbagai persoalan dapat dibahas sesuai ketentuan yang berlaku serta dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Dukungan terhadap penataan kawasan Sungai Wai Tomu dan Pasar Mardika turut disampaikan mantan Gubernur Maluku ke-11 sekaligus mantan Danrem 174/Pattimura periode 1998–1999, Brigjen TNI (Purn.) Dr. Karel Albert Ralahalu. Ia berharap penataan tersebut dapat mendorong pengembangan destinasi wisata baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Ambon.

Kehadiran Dankodaeral IX dalam forum ini mencerminkan komitmen TNI AL untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Dialog terbuka antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan secara konstruktif dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan oleh pejabat dan tamu undangan yang hadir sebagai bagian dari tindak lanjut hasil diskusi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Wali Kota Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Dandim 1504/Ambon, Rektor Universitas Pattimura, Kepala BWS Maluku, para asisten dan kepala dinas terkait, Aspidmil, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Ambon - Info Digital Akurat - Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (SESJAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Sila Haholongan Pulungan, S.H., M.Hum., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Supervisi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (29/10/2026).

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), meningkatkan kualitas penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta meninjau pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran Bidang Datun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku.

Sehari sebelumnya, SESJAMDATUN Dr. Sila Haholongan Pulungan bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon dan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, S.H., M.H., beserta para Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Maluku.

Rombongan SESJAMDATUN turut didampingi Direktur Perdata, Ikhwan Nul Hakim, S.H., Kepala Bagian Keuangan, Dr. Masnur, S.H., M.Hum., M.H., Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum, Bagus Priyonggo, S.H., Kepala Seksi Analis Subdirektorat Pelayanan Hukum TUN, Arie Satria Hadi Pratama, S.H., M.H., Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perdata, Marten Salenda, S.H., Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat JAMDATUN, Zulkarnaen Baso Hakim, S.H., Jaksa Fungsional Nathaniel, S.H., Arsiparis Ahli Pratama Camelia Prahasinta, S.Hum., serta Aftari Nugrahini selaku Pengelola Penanganan Perkara.

Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Supervisi Bidang Datun dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui tatap muka dan daring. Hadir secara langsung jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, di antaranya Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Intelijen, Diky Oktavia, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus, Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset, Devi F. Muskitta, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Riki Septa Tarigan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Krisnandar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Didik Haryanto, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha, Dr. Resmen, S.H., M.H., Koordinator Ye Almahdaly, S.H., M.H., Koordinator Samy Sapulette, S.H., M.H., Kacabjari Saparua, Asmin Hamdja, S.H., M.H., serta Kacabjari Wahai, Dicky Martin Saputra, S.H.

Kegiatan ini juga diikuti oleh para Jaksa Pengacara Negara, para Kepala Seksi, dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Sementara itu, seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Maluku mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari wilayah kerja masing-masing.

Mengawali kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada SESJAMDATUN beserta rombongan di Bumi Raja-Raja. Kajati menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi dan supervisi tersebut merupakan momentum penting untuk menilai pelaksanaan tugas, mengidentifikasi berbagai kendala, serta memperoleh arahan dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja Bidang Datun, baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun seluruh satuan kerja di daerah.

“Selamat datang di Bumi Raja-Raja kepada Pak SESJAMDATUN beserta Tim Evaluasi dan Supervisi. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menilai pelaksanaan tugas kami, sekaligus menyampaikan kendala dan memperoleh petunjuk bagi perbaikan kinerja kami,” ujar Kajati.

Kajati menjelaskan bahwa evaluasi dan supervisi tersebut mencakup tiga aspek penting, yakni pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta penyerapan anggaran tahun berjalan. Ketiga aspek tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan, memperoleh dukungan yang memadai, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Kajati menegaskan kepada jajaran Bidang Datun Kejati Maluku dan seluruh satuan kerja yang mengikuti kegiatan secara daring agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi berdasarkan data yang jelas, sekaligus mencatat setiap arahan dan petunjuk dari Tim Evaluasi dan Supervisi.

“Kepada jajaran Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Maluku dan jajaran Kejaksaan di daerah yang mengikuti kegiatan ini secara daring, saya perintahkan gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan data yang jelas dan catat semua arahan yang berkaitan dengan tugas-tugas saudara, agar Tim dapat memberikan petunjuk dan arahan yang tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kajati mengingatkan para Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku agar senantiasa menjaga kepercayaan institusi dalam setiap pelaksanaan tugas. Pemberian pertimbangan hukum maupun pendampingan hukum harus dilaksanakan secara cermat, profesional, dan mandiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap persoalan yang sebenarnya serta ruang lingkup penugasan yang jelas.

Kajati juga meminta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi dan Supervisi melalui rencana aksi yang terukur, dengan menetapkan pekerjaan yang harus diselesaikan, penanggung jawab, serta batas waktu pelaksanaannya. Koordinasi dengan bidang terkait dan pelaporan perkembangan tindak lanjut juga harus dilakukan secara berkesinambungan.

Selanjutnya, SESJAMDATUN Kejaksaan Agung RI, Dr. Sila Haholongan Pulungan, S.H., M.Hum., memberikan pengarahan dan penguatan organisasi, khususnya terkait pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara serta peningkatan pencapaian kinerja Bidang Datun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam sambutannya, Dr. Sila Haholongan Pulungan menyampaikan apresiasi kepada Kajati Maluku beserta seluruh jajaran atas sambutan dan penerimaan yang diberikan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur dapat kembali mengunjungi Maluku setelah 13 tahun, sejak dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.

“Terima kasih kepada Kajati Maluku beserta seluruh jajaran yang sudah menerima kami. Saat ini, secara pribadi saya sangat bersyukur bisa berkunjung kembali ke Maluku setelah 13 tahun yang lalu saya di sini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru,” ungkapnya.

Dalam arahannya, SESJAMDATUN meminta seluruh jajaran Bidang Datun, khususnya para Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Maluku maupun satuan kerja di daerah, agar senantiasa memberikan pelaksanaan tugas terbaik bagi kepentingan negara dan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya membangun dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal di Provinsi Maluku. Selain itu, para Jaksa Pengacara Negara diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui penguasaan pengetahuan hukum yang memadai, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum secara optimal sesuai kebutuhan institusi maupun lembaga pemerintah yang memerlukan pendampingan dan bantuan hukum.

Menurutnya, peningkatan kompetensi, koordinasi, serta pemahaman yang baik terhadap tugas dan kewenangan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan hukum dan upaya mitigasi risiko, sehingga potensi permasalahan hukum dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perdata, Ikhwan Nul Hakim, S.H., bersama Tim Evaluasi dan Supervisi memaparkan hasil penilaian pencapaian kinerja Bidang Datun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. Pemaparan tersebut juga mencakup penerapan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan evaluasi dan supervisi ini, diharapkan seluruh jajaran Bidang Datun di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi negara dan pemerintah.

Kejaksaan Tinggi Maluku berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan hukum, serta kinerja institusi yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.